Bila berbicara tentang ekonomi, maka tidak terlepas tentang barang dan jasa, produsen dan konsumen. Bila pruduksi semakin banyak, maka roda perekonomian akan berjalan dan rakyat sejahtera, namun bila produksi berkurang maka yang terjadi perekonomian tidak berjalan dengan baik.
Kondisi perekonomian Indonesia hari ini, sedang dalam pengaruh globalisasi digital, sehingga yang terjadi yang lebih dikedepankan adalah masalah branding sehingga menghasilkan values yang tinggi dan mahal, sedangkan dari segi produksi tidak sebanding dengan harganya. Keadaan ini bisa menjadikan produksi berkurang dan uang yang beredar semakin banyak dan bisa berdampak pada perekonomian masyarakat yang tidak sehat atau biasa disebut dengan inflasi.
Ekonomi politik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu antara ekonomi dan politik, karena keduanya memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Perubahan sistem politik akan berdampak pada perubahan sistem ekonomi.
Sehingga peran politik terhadap ekonomi sangat berpengaruh, kuatnya perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh sehatnya sebuah sistem politik dalam sebuah negara.
Sistem ekonomi politik di Indonesia dari era soekarno (orde lama) ke era soeharto (orde baru) sampai ke era reformasi sekarang ini mengalami perubahan setiap eranya.
Di era soekarno sistem politiknya yaitu demokrasi terpimpin dan sistem ekonominya yaitu ekonomi terpimpin, sehingga lahirlah program-program seperti program benteng dan menutup investasi asing.
Sehingga perusahaan asing yang ada di Indonesia di Nasionalisasi dan orang-orang asing dipersilahkan untuk kembali ke negaranya masing-masing, namun karena sdm Indonesia masih lemah dan dia orang-orang yang akan mengelolah perusahaan-perusahaan yang sudah di nasionalisasi tidak ada maka bekerjasama dengan orang-orang keturunan yang memiliki kompeten di bidang tersebut.
Kemudian memasuki era soeharto atau orde baru, menganut sistem politik demokrasi prosedural dan sistem ekonominya dengan kapitalisme pembangunan (liberal) sehingga yang terjadi Investor asing di perbolehkan untuk kembali melakukan investasi di Indonesia.
Karena fokus perhatian dari pemerintahan soeharto adalah ekonomi pembangunan dan untuk membangun dibutuhkan pertumbuhan dan agar ekonomi bertumbuh maka diperlukan investasi asing karena keadaan yang terjadi pula bahwa negara sedang dalam banyak hutang dari pinjaman era sebelumnya kepada blok timur (uni soviet).
Sehingga untuk melunasi hutang negara maka pada era seoharto meminjam uang ke blok barat (amerika, eropa dan Jepang) yang memang soeharto lebih condong kesana.
Pada era soeharto sistem ekonominya adalah ekonomi liberal agar ekonomi bisa bertumbuh namun untuk tumbuh tergantung kepada investor namun permasalahan lainnya apabila ekonomi turun maka legalitas negara akan turun dan rakyat akan kelaparan.
Kemudian bagaimana dengan era sekarang yaitu era reformasi? yang terjadi adalah menganut sistem ekonomi liberal yaitu investor asing boleh melakukan investasi di sektor mana pun di Indonesia, kecuali sektor publik (pendidikan, pelabuhan, bandara, kesehatan, dll).
Bahkan yang sebelumnya mereka hanya boleh menanamkan beberapa persen sahamnya maka hari ini, investor asing di arahkan agar bisa mencapai 100% kepemilikan saham, karena yang menjadi tujuan adalah yang penting kita bisa mengambil keuntungan dari investasi-investasi yang di tanamkan di Indonesia. Tidak penting yang menjadi pemiliknya adalah asing
Sehingga kesimpulannya sistem ekonomi politik di Indonesia hari ini masih dalam proses pencarian jati diri, masih menerka-nerka mana yang akan di gunakan, mana yang tidak, asalkan bisa mendapatkan untung ya jalan terus tidak memandang sistem apa yang digunakan.
(Diambil dari hasil seminar Saturday Morning Lecture yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) pada tanggal 21 Oktober 2017 di gedung PAU UIN Suka Yogyakarta, dengan judul Ekonomi politik Kontemporer Indonesia oleh Drs, Siti Daulah Khoiriati, P.hd.)
0 Comments
